NEOLIBERALISME VS KEMANDIRIAN BANGSA (1)
Author: admin // Category: Berita, Seputar Bandung, Seputar Bandung BaratYesterday at 9:37am
Di tulis Oleh : Pak Edi Siswadi
Seandainya SBY tidak menggandeng Boediono sebagai cawapresnya,boleh jadi para elit politik, tidak pernah akan mempersoalkan mengenai sebuah faham ekonomi yang disebut dengan neoliberalisme.Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi saya mengapa faham ekonomi ini harus dikhawatirkan? padahal kalau kita perahatikan, ketika Boediono menjabat Menteri Keuangan di era-pemerintahan Megawati,terlihat jelas bahwa ia telah mencitrakan pendukung neoliberalisme,yang antara lain memperpanjang hubungan Indonesia dengan IMF, melalui “Post Program Monitoring” (PPM),yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perpindahan aset negara ke swasta,yang dilakukan melalui program privatisasi.Program pritvatisasi di era Megawati,justru membuat negara banyak kehilangan aset yang sangat strategis seperti;PT Telkom,Indosat dan beberapa bank nasional beralih kepemilikan sahamnya,dimana enam dari sepuluh bank nasional kini dikuasai asing.
Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa para elit politik baru mempersoalakannya sekarang? padahal faktanya, justru pada saat pemerintahan Megawatilah konsep ekonomi neoliberal itu,telah dilaksanakan. Lantas kemudian saya bertanya pula,bagaimana dengan JK dan Mega menskenariokan konsep ekonominya untuk Indonesia ke depan? akhirnya kita bisa mengetahui, bahwa Pilpres kali ini, ternyata akan merupakan pertarungan faham ekonomi dan pergulatan kepentingan, tidak saja politik ekonomi nasional, melainkan kepentingan politik ekonomi global, dalam konteks liberalisasi perdagangan (free trade).Pilpres kali ini pun, tidak saja menyuguhkan pertarungan seru sebuah permainan kekuasaan (power play) atara SBY,JK dan Mega, tapi akan menjadi anjang pertarungan faham dan kekuatan politik ekonomi, baik dalam skala nasional maupun dalam konteks global.
Pertarungan faham ekonomi
Faham ekonomi yang akan diusung masing-masing capres, terungkap dalam visi dan misi sekaligus plat-form ekonominya,yang pada gilirannya akan menjadi pertaruhan bangsa ke depan.Setidaknya ada tiga(3)skenario besar yang akan diusung oleh para capres dan kemudian akan menjadi fondasi kebijakan bangsa ke depan,yaitu:Pertama,SBY-Bo
Jika dikerucutkan lagi, maka pertarungan politik ekonomi antar capres itu, hanya akan menyisakan dua kutub pertarungan, yaitu disatu sisi mewakili kutub faham liberal-kapitalistik (neoliberalisme) yang berorientasi pembangunan ekonomi yang digerakan oleh kekuatan ekonomi pasar dan sangat tergantung pada kekuatan asing terutama IMF dan World Bank, dan kedua faham nasionalisme dan kemadirian bangsa yang berorientasi ekonomi kekeluargaan dan pemberdayaan seluruh potensi bangsa, serta terlepas dari ketergantungan asing.
Istilah Neoliberalisasi sering diidentikan dengan konsesnsus Washington,karean memang pemerintah Amerika Serikat,Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia,yang semuanya berbasis di Washsington DC,adalah pendukung kuat doktrin-doktrin pasar bebas yang dikaitkan dengan para ekonom liberal abad ke-18 dan 19 seperti Adam Smith dan David Ricardo.Dalam tingkat implementatif,rekomendasi Washingtong ini memiliki tiga komponen utama,yaitu: pertama:menaikan peran pasar (melebihi peran pemerintah) dalam pengelolaan ekonomi dan mediasi arus barang dan modal(melalui penghapusan bantuan dan patokan harga,perdagangan bebas,nilai tukar yang ditentukan pasar,fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan nasional). Kedua:meningkatkan peran dan lingkup serta hak milik sektor swasta(melalui transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta-swastanisasi,deregulasi pasar,angka bunga ditentukan pasar dan liberalisasi pasar modal,Ketiga:menggembor-gemborkan ide ekonomi yang kuat melalui anggaran berimbang,fleksibilitas tenaga kerja,inflasi rendah dll(Chang dan Grabel:2008).
Pendukung faham neoliberal yang dimulai pada tahun 1980an terus berkembang hingga kini dan telah mendapatkan keuntungan yang berlimpah.Sayangnya, keuntungan ini hanya dinikamati oleh negara-negara industri maju saja, karena memang mereka mengendalikan berbagai instrumen untuk melakukan perdagangan bebasnya seperti:PBB,World Bank,IMF,WTO ditambah dengan beroperasinya perusahan multinasional yang mengelola sumberdaya alam di negara berkembang seperti;migas,pertambangan dan energi,belum lagi mereka menguasai bahkan memonopoli penguasaan teknologi,informasi,finansial,regulasi internasional dan bahkan harga pun lebih cenderung selalu menguntunkan mereka.
Secara ekonomi,kita masuk dalam neoimperialisme yang polanya memang berbeda dengan imperialisme-konvensional masa lalu, tapi dampaknya tidak kalah dahsyat dibandingkan masa itu. Sementara negara berkembang,seperti misalnya Indonesia,akan terus semakin bergantung kepada bantuan negara-negara maju, karena memang sudah terperangkap dalam tata aturan yang telah mereka gariskan, seperti misalnya;pengurangan defisit anggaran dan tekanan inflasi,persaingan pasar,efesiensi,menggairahkan fihak swasta serta investasi asing dan domestik.
Karakter neoliberalisasi dalam konteks perdagangan bebas, memang tidak ada bedanya dengan neoimperialisme, hanya pengemasannya yang begitu halus saja sehingga kita tidak pernah merasa terjajah,karena dengan mengatasnamakn kampium demokrasi dan ham, sejumlah regulasi dalam berbagai aspek;ekonomi,politik dan hukum juga administrasi pemerintahan, di semua negara yang dikendalikan dalam paham neoliberalisme, akan mengintegrasikan pemerintah dan swasta dalam komunitas global,sehingga mendorong penggabungan norma-norma manajeman dan administrasi pemerintahan dengan praktek bisnis global.
Kegagalan neoliberalisme
Pengalaman menunjukan, bahwa neoliberalisme ternyata tidak membuat negara berkembang bertumbuh secara ekonomi, bahkan boleh dikatakan telah gagal, hal ini sebagaimana diakui oleh ahli ekonomi Universitas Harvard,Dany Rodrik (2002) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 1990an,sebenarnya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang digembar gemborkan oleh para pendukung neoliberal, karena yang terjadi sekarang adalah terciptanya pembangunan yang menciptakan ketergantungan (development of underdevelopment).
Kondisi demikian, merupakan bukti kuat yang menunjukan kegagalan neoliberlisme.Selama periode neoliberal,ekonomi Amerika Latin sebenarnya telah berhenti tumbuh,sementara Afrika sub-Sahara mengalami pertumbuhan negatif dan negara-negara bekas komunis runtuh begitu saja.Ringkasnya, selama ekonomi neoliberal tahun 1980-2000an,nasib negara-negara berkembang lebih buruk dibandingkan dua dekade sebelumnya.
Oleh karena itulah, semua negara nampaknya tidak mungkin melaksanakan konsep neoliberal yang mendadak sontak sangat populer menjelang pemilihan presiden saat sekarang ini.Bahkan Amerika sendiri, sebenarnya tidak murni neoliberal tapi sudah campuran (mix), apalagi Indonesia,karena memang masih ada campur tangan atau intervensi negara masih banyak seperti adanya BUMN,dan beberapa sektor ekonomi dan aset yang strategis masih tetap dikuasai negara.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia yang memiliki kekayaan SDA yang sangat berlimpah, akan menjadi negara yang gagal bertumbuh? bahkan mengikuti skenario negara industri maju melalui pranata internasionalnya seperti IMF dan World Bank,sehingga terjebak dengan perangkap utang (debt trap)?atau sebaliknya, mampu melepaskan dari ketergantungan itu dan kembali membangun bangsa dengan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga menjadi bangsa yang madiri.
Untuk mewujudkan harapan agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, sudah saatnya dan tidak perlu malu-malu kita melihat contoh dan belajar pembangunan ekonomi seperti yang dipertontonkan Korea Selatan,Cina dan Malaysia,atau bahkan seperti Venezuela yang melakukan nasionalisasi sejumlah perusahan multinasional/asing.Mereka berhasil keluar dari fakta neoliberalisasi terutama cengkraman IMF.Apakah kita bisa seperti mereka?metinya kita bisa,tapi sebaiknya kita tunggu saja hasil pilpres nanti.
